✔ Mbs Sebagai Proses Pemberdayaan

Pemberdayaan dimaksudkan untuk mengangkat harkat dan martabat masyarakat dalam perekonomiannya, hak-haknya, dan mempunyai posisi yang seimbang dengan kaum lain yang selama ini telah lebih mapan kehidupannya.

Manajemen berbasis sekolah merupakan konsep pemberdayaan sekolah dalam rangka peningkatan mutu dan kemandirian sekolah. Dengan MBS dibutuhkan para kepala sekolah, guru, dan personel lain di sekolah serta masyarakat setempat sanggup melaksanakan pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan global.

Kindervatter (Mulyasa, 2009: 31) memperlihatkan batasan pemberdayaan sebagai peningkatan pemahaman insan untuk meningkatkan kedudukannya di masyarakat yang mencakup kondidi-kondisi berikut:

1. Akses, mempunyai peluang yang cukup besar untuk mendapat sumber daya dan sumber dana;
2. Daya pengungkit, meningkat dalam hal daya tawar kolektifnya;
3. Pilihan-pilihan, bisa dan mempunyai peluang terhadap aneka macam pilihan;
4. Status, meningkatnya gambaran diri, kepuasan diri, dan mempunyai perasaan yang faktual atas identitas budayanya;
5. Kemampuan refleksi kritis, memakai pengalaman untuk mengukur potensi keunggulannya atas aneka macam peluang pilihan-pilihan dalam pemecahan masalah;
6. Legitimasi, ada pertimbangan andal yang menjadi justifikasi atau yang membenarkan terhadap alasan-alasan rasional atas kebutuhan-kebutuhan masyarakat;
7. Disiplin, tetapkan sendiri standar mutu untuk pekerjaan yang dilakukan untuk orang lain; dan
8. Persepsi kreatif, sebuah pandangan yang lebih faktual dan inovatif terhadap relasi dirinya dengan lingkungannya.

Cook dan Macaulay (Mulyasa, 2009: 32) memperlihatkan definisi pemberdayaan sebagai “alat penting untuk memperbaiki kinerja organisasi melalui penyebaran pembuatan keputusan dan tanggung jawab”.
Dalam dunia pendidikan, pemberdayaan merupakan cara yang sangat simpel dan produktif untuk mendapat hasil yang terbaik dari kepala sekolah (manajer), para guru, dan para pegawai dengan cara melalui pembagian tanggung jawab secara proporsional kepada para guru.  Melaui proses pemberdayaan itu dibutuhkan para guru mempunyai doktrin diri (self-reliance).

Pada dasarnya pemberdayaan terjadi melalui beberapa tahap.  Tahap Pertama, masyarakat berbagi sebuah kesadaran awal bahwa mereka sanggup melaksanakan tindakan untuk sanggup meningkatkan kehidupannya dan memperoleh seperangkat keterampilan biar bisa bekerja lebih baik.  Tahap Kedua, mereka akan mengalami pengurangan perasaan ketidakmampuan dan mengalami peningkatan doktrin diri. Tahap Ketiga, seiring tumbuhnya keterampilan dan doktrin diri, masyarakat bekerja sama untuk berlatih lebih banyak mengambil keputusan dan menentukan sumber-sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan mereka.

Ada delapan langkah pemberdayaan dalam kaitannya dengan MBS (Mulyasa, 2009:33), yaitu:

1. Menyusun kelompok guru sebagai peserta awal atas planning acara pembedayaan;
2. Mengidentifikasi dan membangun kelompok peserta didik di sekolah;
3. Memilih dan melatih guru dan tokoh masyarakat yang terlibat secara eksklusif dalam implementasi administrasi berbasis sekolah;
4. Membentuk dewan sekolah, terdiri dari unsur sekolah, masyarakat di bawah pengawasan pemerintah daerah;
5. Menyelenggarakan pertemuan para anggota dewan sekolah;
6. Mendukung acara kelompok yang tengah berjalan;
7. Mengembangkan relasi yang serasi antara sekolah dan masyarakat;
8. Menyelenggarakan lokakarya untuk evaluasi.

Menurut Mulayasa (2009: 33-34) ada 4 hal yang perlu diperhatikan untuk memahami dan menerapkan MBS sebagai proses pemberdayaan, seperti:

1. Pemberdayaan berafiliasi dengan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk memegang kontrol (atas diri dan lingkungan);  dengan memperhatikan prinsip, a) melaksanakan pembangunan yang bersifat lokal, b) mengutamakan dan merupakan agresi sosial, c) memakai pendekatan organisasi kemasyarakatan setempat.
2. Adanya kesamaan dan kesepadanan kedudukan dalam relasi kerja; dengan memperhatikan prinsip, a) administrasi yang swakelola oleh para guru dan kepala sekolah, b) kepemilikan oleh masyarakat (tumbuhnya rasa mempunyai pada masyarakat terhadap acara sekolah), c) pemantauan eksklusif oleh pemerintah daerah, d) tumbuhnya rasa kebersamaan (collectives), e) bekerja secara kerja sama antara aneka macam pihak yang berkepentingan dengan sekolah, baik dari pihak sekolah, masyarakat, pemerintah, forum swasta, maupun pihak lain.
3. Menggunakan pendekatan partisipatif, dengan memperhatikan prinsip, a) merumuskan tujuan bersama, antara sekolah dan masyarakat, b) menyikapi proses peluncuran acara MBS sebagai sebuah proses dialog, dan c) melaksanakan pembangunan sendiri.
4. Pendidikan untuk keadilan, ada beberapa prinsip yang perlu diimplementasikan, a) mengembangan kesadaran kritis, b) membangun metode diskusi dalam kelompok kecil, c) memakai stimulus berupa masalah-masalah, d) memakai sarana, menyerupai permainan, sebagai alat untuk membantu masyarakat melihat kembali dan menciptakan refleksi perihal realitas yang dihadapi, e) memusatkan perhatian pada pengembangan sistem sosial daripada individu- individu, f) mengutamakan penyelesaian konflik secara menang-menang (win-win sollution), g) menjalin relasi antar insan yang bersifat non-hirarkhis, termasuk melalui obrolan dan pembagian kepemimpinan, dan h) memakai fasilitator yang komit terhadap pembebasan.

4 hal tersebut merupakan ciri proses pemberdayaan yang merupakan tahapan dasar dalam MBS, yang mencakup a) community organization; b) self-management and collaboration; c) participatory approaches, dan d) education for justice.

Karakteristik pemberdayaan Kindervatter (1979) yang disebutnya bahasa orang awam (commonalities).

1. Penyusunan kelompok kecil; pemberdayaan menekankan acara dalam kelompok kecil yang mandiri.
2. Pengalihan tanggung jawab; dalam MBS terjadi pengalihan dari pemerintah kepada sekolah untuk memberdayakan diri dan lingkungannya.
3. Pimpinan oleh para partisipan; dengan latihan mengontrol atau mengambil keputusan dalam tingkat yang tinggi (akan) mendorong semua  aspek acara organisasi.
4. Guru sebagai fasilitator; guru sebagai pembimbing proses, orang sumber, orang yang menandakan dan mengenalkan kepada peserta didik perihal masalah-masalah yang dihadapi.
5. Proses bersifat demokratis dan relasi kerja yang luwes; segala sesuatu harus dirundingkan bersama dalam kedudukan yang sederajat dan diputuskan melalui pemungutan bunyi atau musyawarah (konsensus). Peran dan tanggung jawab dibagi merata.
6. Merupakan integrasi antara refleksi dan aksi; pengalaman dan masalah-masalah yang dimiliki para partisipan akan menghasilkan fokus.  Analisis terhadap agresi dan reaksi secara bersama mendorong ke arah perubahan yang melibatkan setiap orang pada aneka macam resikopemecahan masalah, perencanaan, pengembangan keterampilan, dan pertentangan.
7. Metode yang mendorong doktrin diri; metode yang dipakai bersifat meningkatkan keterlibatan aktif, dialog, dan acara kelompok secara mandiri.
8. Meningkatkan derajat kemandirian sosial, ekonomi, dan politik; sebagai hasil proses pemberdayaan kedudukan partisipan dalam masyarakat meningkat dalam hal-hal khusus tertentu.

Bagikan Artikel ini