✔ Desain Struktur Organisasi

| Artikel ini potongan dari artikel yang membahas Organisasi sebagai Struktur (Struktur Organisasi), potongan ini memuat wacana Desain Struktur Organisasi:

Struktur berkenaan dengan pekerjaan, sedangkan pekerjaan memengaruhi sikap orang-orang yang ada dalam organisasi. Struktur organisasi berkenaan dengan proses keputusan dalam mendesain struktur organisasi yang menyangkut 1) pembagian pekerjaan, 2) departementalisasi, 3) rentang kendali, dan 4) delegasi.

1) Pembagian Pekerjaan
Pembagian pekerjaan (division of labor) ialah pemerincian kiprah pekerjaan biar setiap individu dalam organisasi bertanggung jawab melaksanakan tugasnya masing-masing. Tujuannya yaitu biar setiap orang di dalam organisasi memahami siapa yang bertugas dan bertanggung jawab kepada siapa, apa yang dilakukannya, bilamana dilakukan, di mana melakukan, bagaimana melakukan, dan bagaimana biayanya (siabidiba).

Tujuan organisasi ialah untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien melalui kolaborasi orang-orang yang ada di dalam organisasi. Orang-orang yang bekerja sama secara kooperatif dan koordinatif di dalam sebuah organisasi akan melampaui jumlah hasil orang yang bekerja sendiri-sendiri. Konsep ini disebut konsep synergy. Untuk maksud itu, maka orang-orang di dalam organisasi harus dibagi tugas-tugasnya.

Jika orang-orang yang berkumpul dalam suatu organisasi tidak dibagi tugastugasnya, mereka akan kacau balau dalam menangani pekerjaannya. Tugas-tugas itu harus digambarkan (job description) dengan tegas dan terang biar tidak menjadikan interpretasi. Adanya banyak sekali interpretasi ini sanggup menimbulkan tugas-tugas menjadi tumpang-tindih (over lapping) yang karenanya sanggup menjadikan konflik antaranggota organisasi. Biasanya, kiprah yang ada uangnya atau menguntungkan akan saling berebut, sedangkan kiprah yang tidak ada uangnya akan saling menolak.

Pembagian kiprah hendaknya dilakukan secara adil (profesional dan proporsional). Profesional dalam hal ini sanggup diartikan menempatkan seseorang sesuai dengan masing-masing keahlian, latar belakang pendidikan, dan pengalaman yang dimilikinya (the right man and the right place). Karena, kalau pekerjaan dikerjakan oleh orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Bagaimanapun baiknya peralatan dan teknologi canggih yang disediakan, namun kalau dipakai oleh orang yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya. Jadi, peralatan dan teknologi tergantung insan yang menggunakannya (the man behind the gun).

Proporsional artinya ada keseimbangan yang rasional (masuk akal) dalam pembagian tugas. Maksudnya, jumlah tugas, tingkat kesulitan tugas, waktu penyelesaian kiprah diubahsuaikan dengan kemampuan orang yang akan diberi kiprah dan mendapatkan penghargaan yang layak. Tugas yang terlalu ringan dan kurang menantang menciptakan orang kurang terangsang untuk mengerjakannya. Sebaliknya, kiprah yang terlalu berat dan sangat menantang menciptakan orang menjadi frustasi (frustrasi) mengerjakannya. Demikian pula dalam hal penghargaan. Upah yang terlalu rendah sanggup menciptakan orang menjadi malas atau korupsi dan upah yang terlalu tinggipun tidak menjamin menciptakan orang menjadi rajin dan tidak korupsi. Hal penting yang harus dimiliki oleh penentu upah yaitu prinsipjika membayar orang lebih besar dari prestasinya, maka anggaplah itu sebagai sedekah, tetapi kalau membayar orang lebih kecil dari prestasinya maka hal itu merupakan pemerasan insan atas manusia. Agar kita profesional dan proporsional dalam membagi kiprah diharapkan suatu ilmu yang disebut analisis kiprah (job analysis).

Mengingat ilmu, pengetahuan, dan teknologi (iptek) selalu berkembang dengan pesatnya maka orang-orang di dalam organisasi harus mengikutinya biar organisasi tetap bertahan (survive). Orang-orang diberi pengalaman menuntaskan tugas-tugasnya yang ada dengan iptek mutakhir atau diberi tugastugas lainnya yang masih dalam ruang lingkup bidangnya biar produktivitas kerjanya semakin meningkat. Memperkaya kiprah ini disebut job enrichment.

Guna mengantisipasi semakin meningkatnya tuntutan pelanggan organisasi atas kualitas dan kuantitas pelayanannya maka organisasi perlu menambah tugas-tugas gres dengan pelayanan-pelayanan baru. Penambahan tugas-tugas gres ini disebut job enlargement.

Orang-orang didalam Organisasi minimal lima tahun sekali dipindahkan tugasnya biar tidak merasa jenuh atau bosan. Orang jenuh biasanya tidak produktif lagi sehingga perlu suasana gres dengan tugas-tugas yang gres pula. Pemindahan kiprah ini disebut job rotation atau job mutation. Job rotation juga berfungsi biar orang tidak terlalu intim dengan bawahan dan masyarakat di lingkungan organisasinya. Karena hal ini sanggup menjadikan dampak negatif menyerupai Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Pembagian pekerjaan bertujuan untuk menghindari pekerjaan yang dikerjakan oleh bukan ahlinya alasannya yaitu hanya akan menjadikan pemborosan sumber daya organisasi. Misalnya, seorang peneliti kiprah utamanya yaitu melaksanakan penelitian tidak efisien dan efektif kalau ditugaskan menangani masalah-masalah administratif yang memang bukan bidangnya. Keuntungan yang diperoleh dengan memakai pembagian kerja menurut spesialisasinya ini yaitu keahlian yang tinggi akan menghasilkan produktivitas kerja yang tinggi pula.

2) Departementalisasi
Departementalisasi ialah penggabungan pekerjaan ke dalam kelompok-kelompok kegiatan kerja suatu organisasi biar kegiatan-kegiatan sejenis dan saling bekerjasama sanggup dikerjakan bersama. Pengelompokan pekerjaan didasarkan atas 1) Fungsi: pimpinan sekolah, guru, tata usaha, siswa, dewan sekolah, dan keuangan; 2) Produk atau jasa: lulusan sekolah, unit produksi; 3) Wilayah: Dinas Provinsi, Dinas Kecamatan; 4) Langganan: siswa, orang tua, pemerintah, dan swasta; 5) Proses: PBM, pengambilan keputusan, program, monitoring, dan evaluasi; 6) Waktu: giliran (shift) pagi atau giliran siang, catur Wulan, semester, dan tahun; 7) Pelayanan: Taman Kanak-kanak hingga PT, kelas reguler atau eksekutif; 8) Alphanumericai: nomor ] hingga 100 di kelompok A, dan seterusnya termasuk juga umur, pangkat, dan jabatan; 9) Proyek dan matriks: proyek peningkatan mutu, proyek lainnya.

Hampir semua organisasi memakai lebih dari satu cara pengelompokan di atas. Departementalisasi didasarkan atas 1) fungsi (fungsional), 2) devisional, 3) proyek atau matriks. Lihat macam-macam struktur organisasi.

3) Rentang Kendali (Span of Control)
Rentang kendali ialah jumlah bawahan yang dikendalikan oleh atasannya. Rentang kendali disebut juga sebagai span of control, span of authority, span Of attention, dan span of supervision. Disebut sebagai rentang administrasi atau wacana supervisi alasannya yaitu menganut prinsip semakin besar jumlah orang yang diawasi semakin sulit bagi atasan untuk mengawasinya.

Fayol menyampaikan bahwa jumlah maksimal bawahan yang dikendalikan oleh setiap pengawas produksi yaitu 30 orang, sedangkan kepala pengawas (superintendent) maksimal hanya mengawasi 4 pengawas produksi. Ada pula yang beropini jumlah ideal lima orang dan jumlah maksimal sembilan orang.

Depag memutuskan satu kelompok haji sepuluh orang. Jadi, banyaknya bawahan masih perlu diperdebatkan. Pada prinsipnya tergantung pada tipe atau bentuk struktur organisasi, kemampuan dan kemauan supervisor (atasan), kemampuan dan kemauan bawahan, dan sifat-sifat pekerjaan itu sendiri.

Graicunas, seorang konsultan dan mahir matematika Prancis menyatakan bahwa untuk menentukan rentangan, manajer harus mempertimbangkan tidak hanya kekerabatan satu dengan satu secara eksklusif dengan bawahan yang diawasi, tetapi juga kekerabatan mereka dengan bawahan dalam kelompok beranggota dua atau lebih. Jadi, dengan tiga bawahan, seorang manajer mempunyai kekerabatan dengan setiap individu dan dengan tiga kelompok yang berbeda, yaitu kombinasi dari setiap dua bawahan dan kelompok yang terdiri dari ketiganya. Untuk menghitung jumlah hubungannya, Graicunas memperlihatkan rumus sebagai berikut.
Jadi, kalau kita mempunyai bawahan 5 orang maka jumlah kekerabatan atasan dengan bawahan yaitu 100 orang. Bila jumlah bawahan kita 10 orang maka jumlah kekerabatan atasan dengan bawahan yaitu 2.376 hubungan.

Penulis administrasi lainnya, Urwick menyimpulkan bahwa tidak ada manajer yang sanggup mengendalikan secara eksklusif kerja lebih dari lima atau paling banyak enam bawahan. Jenderal Ian Hamilton menurut pengalaman militernya menyimpulkan bahwa otak pimpinan hanya bisa menangani enam otak bawahannya, lebih dari itu sudah tidak efektif lagi.

4) Delegasi
Delegasi ialah pelimpahan wewenang. Wewenang yaitu hak yang diserahkan kepada seseorang di dalam organisasi untuk mengambil keputusan. Sedangkan tanggung jawab yaitu kewajiban seseorang untuk melaksanakan tugasnya. Seorang pimpinan sanggup melimpahkan wewenangnya kepada bawahan yang ditunjuk, tetapi dilarang melimpahkan tanggungjawabnya kepada bawahan. Wewenang diberikan kepada bawahan biar bawahan: (1) mempunyai peluang untuk berprestasi, (2) bisa mengambil keputusan secara mandiri, dan (3) meningkatkan motivasi dan partisipasi bawahan dikarenakan telah menerima kepercayaan dan penghargaan atasannya.

Teknik-teknik untuk melaksanakan delegasi antara lain 1) berikan delegasi kepada bawahan yang memang mau dan bisa melaksanakan tugasnya, 2) berikan petunjuk yang terang dan sanggup dilaksanakan, 3) beri motivasi, 4) pantau pekerjaan yang didelegasikan, 5) minta umpan balik, dan 6) tunjukkan kepercayaan kepada bawahan.

Pembagian pekerjaan, departementalisasi, rentang kendali, dan delegasi di atas memperlihatkan keputusan dalam mendesain isu yang menghasilkan anatomi atau struktur organisasi. Selanjutnya, akhir-akhir ini para mahir menyebarkan pula desain struktur organisasi dalam hubungannya dengan hasil kerja, sikap, kepuasan kerja, dan variabel lain yang dianggap penting. Kemajuan ini tidak hanya ditentukan oleh kompleksnya kekerabatan variabel itu sendiri, tetapi juga oleh sulitnya memutuskan dan mengukur konsep struktur organisasi. Meskipun janji umum wacana dimensi desain struktur organisasi mustahil didapat, namun masih sanggup diberikan saran-saran. Tiga saran untuk mendesain struktur organisasi yaitu dengan mempertimbangkan 1) sentralisasi, 2) formalisasi, dan 3) kompleksitas.

Sentralisasi berkenaan dengan wewenang pengambilan keputusan dalam penyebaran hierarki organisasi. Siapakah yang berwenang mengambil keputusan? Keputusan apakah yang sanggup diambil olehnya? Konsep sentralisasi tampak sederhana, namun dalam praktiknya menjadi rumit alasannya yaitu 1) orang dalam tingkatan yang sama di dalam organisasi mempunyai wewenang yang berbeda dalam pengambilan keputusan, 2) tidak semua keputusan sama pentingnya dalam organisasi, dan 3) orang mungkin saja tidak merasa bahwa mereka benar-benar mempunyai wewenang meskipun sudah tercantum dalam uraian pekerjaannya.

Formalisasi berkenaan dengan arah pengembangan impian dan tujuan selesai dari pekerjaan yang diatur secara rinci dan tertulis. Pada struktur organisasi yang sangat formalistis terdapat uraian pekerjaan secara rinci dan tertulis sehingga setiap anggota organisasi mengetahui secara resmi wacana hal-hal yang harus dikerjakannya. Walaupun organisasi secara formal telah mempunyai uraian pekerjaan secara rinci dan tertulis, tetapi dalam praktiknya, kemungkinan anggota organisasi tidak mematuhinya atau dengan kata lain uraian kerja itu tidak memengaruhi sikap mereka.

Kompleksitas berkenaan dengan jumlah nama pekerjaan (job titles) atau kelompok jabatan yang berbeda-beda. Kompleksitas yaitu hasil pertumbuhan eksklusif dari pembagian kerja (departementalisasi). Semakin banyak departemen, semakin kompleks pula permasalahan organisasi. Oleh alasannya yaitu itu, l)anyaknya perbedaan pekerjaan (diferensiasi) sanggup disamakan dengan kompleksitas pekerjaan. Jumlah unit pekerjaan yang berbeda pada tingkat yang Sama disebut diferensiasi horizontal, sedangkan jumlah tingkat (hierarki) yang berbeda dalam struktur organisasi disebut diferensiasi vertikal. Jadi, kompleksitas bekerjasama dengan pembagian kerja (departementalisasi) dan rentang kendali. Gambaran rentang kendali menyerupai berikut ini.
Pengorganisasian yang sempurna dalam penyusunan kelembagaan aparatur pemerintah perlu didasarkan pada asas-asas kiprah pokok aparatur pemerintah sehingga mereka sanggup melaksanakan tugasnya dengan baik. Asas-asas tersebut antara lain 1) pembagian tugas, 2) fungsionalisasi, 3) koordinasi, 4) kesinambungan, 5) keluwesan, 6) akordian, (7) pendelegasian wewenang, 8) rentang kendali, 9) jalur dan staf, 10) kejelasan dalam pembaganan (Anonim, 2000).

Pembagian tugas, artinya dalam pengorganisasian aparatur pemerintah, kiprah umum pemerintahan dan pembangunan perlu dibagi habis ke dalam tugastugas departemen, Lembaga Pemerintah Nondepartemen, dan aparatur lainnya sehingga tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan terjamin. Akan tetapi, tidak berarti bahwa pemerintah melaksanakan tugasnya sendiri tanpa kolaborasi dengan pihak lain yang terkait. Sesuai dengan asas ini, maka perlu adanya perumusan kiprah yang terang sehingga tidak terjadi duplikasi pekerjaan, benturan, dan kekaburan. Jabatan rangkap tidak menguntungkan, baik ditinjau dari sudut pengembangan anggota organisasi maupun jenis pelayanannya. Dengan adanya pembagian tugas, perhatian pejabat atau petugas atas kiprah khasnya akan semakin baik, dan akan menghasilkan mutu pelayanan yang lebih baik pula.

Fungsionalisasi, artinya dalam pelaksanaan kiprah umum dan pembangunan harus ada instansi yang secara fungsional paling bertanggung jawab. Asas ini menentukan prosedur koordinasi dalam arti instansi fungsional yang paling bertanggung jawab memprakarsai koordinasi tersebut.

Koordinasi, artinya dalam penyusunan kelembagaan instansi pemerintah memungkinkan terwujudnya kolaborasi yang mantap dalam pelaksanaan tuga-tugas pemerintahan dan pembangunan.

Kesinambungan, artinya tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan harus berjalan secara terus-menerus sesuai dengan kebijakan dan kegiatan yang telah ditetapkan. Keluwesan, artinya organisasi selalu mengikuti dan beradaptasi dengan perkembangan dan perubahan keadaan sehingga kakuan dalam pelaksanaan kiprah sanggup dihindari.

Akodian, artinya organisasi sanggup berkembang atau mengecil (downsizing) sesuai dengan tuntutan kiprah dan beban kerjanya. Pengecilan dilarang menghilangkan fungsi organisasi. Ciri paling dasar birokrasi modern ialah adanya hierarki yang monokratis dan terbuka, adanya derajat spesialisasi tinggi, dan adanya suatu sistem pengaturan legal rasional yang ditaati dengan sempurna dan baik oleh birokrat. Suatu organisasi modern harus mempunyai struktur yang ramping dan sederhana, serta bertekad biar setiap unit di dalamnya mempunyai otonomi sebesar mungkin. Dengan demikian, keterikatan seseorang terhadap suatu organisasi tercipta alasannya yaitu ia bekerja di organisasi itu atau alasannya yaitu rentang kendali organisasi yang ketat. Jadi, kalau perampingan organisasi ingin dilakukan, maka ciri dasar birokrasi modern tersebut harus diperhatikan.

Sebaliknya, pembesaran dalam rangka menambah anggota organisasi dengan maksud untuk memperlihatkan keluarga dan kawan-kawan suatu jabatan, yaitu dengan cara meragamkan jabatan atau menambah bagian-bagian gres yang menciptakan organisasi menjadi gemuk. Organisasi yang gemuk menyerupai halnya dengan insan yang gemuk akan menjadi lamban gerakannya. Pembesaran organisasi yang tidak bermanfaat ini disebut penyakit Parkinson.

Pendelegasian wewenang artinya ada tugas-tugas pimpinan yang sanggup dilimpahkan. Unit yang mendapatkan pelimpahan tersebut harus bisa melaksanakan wewenang dan tugas-tugas yang dilimpahkan.

Rentang kendali artinya jumlah orang yang dibawahi oleh seorang pejabat pimpinan yang secara rasional sanggup dikendalikannya. Hal ini mengingat keterbatasan kemampuan manusia. Pendapat pakar wacana jumlah orang yang menjadi bawahannya bermacam-macam. Ada yang menyatakan, lima hingga sepuluh orang lebih terkendali ketimbang lebih dari sepuluh.

Jalur dan staf artinya dalam organisasi pemerintah harus ada kejelasan antara kiprah pokok dengan kiprah penunjang. Ada satuan-satuan organisasi yang melaksanakan kiprah pokok organisasi dan ada pula yang melaksanakan kiprah penunjang.

Kejelasan dalam pembaganan artinya setiap organisasi mempunyai struktur (bagan) yang terang sehingga setiap pihak yang berkepentingan segera memahami kedudukan dan kekerabatan dari setiap satuan organisasi aparatur pemerintah, organisasi yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, rumusan kiprah dan fungsi setiap unit, dan uraian jabatan. Dalam denah tersebut antara lain harus menggambarkan 1) kedudukan setiap unit dan petugas dalam susunan suatu satuan organisasi, 2) kiprah pokok dan fungsi organisasi, dan 3) kekerabatan antara setiap unit dan petugas. Dalam uraian jabatan antara lain harus menggambarkan 1) nama jabatan, 2) tugas-tugas yang harus dikerjakan, dan 3) persyaratan jabatan yang harus dipenuhi. Uraian jabatan ini diperoleh melalui analisis jabatan.

Sumber:
Usman, Husaini. 2011. Manajemen: Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara. Hal.169-176.

Keyword terkait:
pengorganisasian dalam manajemen, pengorganisasian dan struktur organisasi, pengorganisasian dan organisasi.

Belum ada Komentar untuk "✔ Desain Struktur Organisasi"

Posting Komentar

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel