✔ Acara Administrasi Di Sekolah Dasar
Kegiatan Manajemen Di SD - . Semakin besar sebuah sekolah dasar juga semakin banyak pula komponen orang yang dilibatkan atau kemudahan yang digunakan. Agar sanggup mencapai tujuan secara efektif dan efisien, tentunya semua orang yang yang dilibatkan dan kemudahan perlu didayagunakan sedemikian rupa bagi keberhasilan pendidikan di sekolah dasar. Proses pendayaguaan semua komponen sekolah dasar itulah yang disebut dengan kegiatan manajemen sekolah dasar.
Lebih lanjut apabila diidentifikasi terus akan didapatkan sekian banyak, ratusan atau bahkan menjadi ribuan permasalahan di sekolah dasar. DeRoche (985), sebelum menyusun bukunya yang berjudul How School Administrator Solve the Problem melaksanakan survey kepada dua ribu kepala sekolah. Dalam survey itu meminta setiap kepala sekolah menuliskan pada kartu pos masalah-masalah yang dihadapi disekolahnya masing-masing. Berdasarkan kartu pos yang dikirim kepala sekolah kepadanya, DeRoche berhasil mengidentifikasi dua ribu kegiatan manajemen sekolah. Namun para pakar manajemen pendidikan telah mencoba mengklasifikasi komponen-komponen tersebut menjadi beberapa formasi substansi pendidikan.
Mereka mengelompokkanya menjadi enam formasi substansi, yaitu gugusan-gugusan substansi (1) kurikulum atau pembelajaran; (2) kesiswaan; (3) kepegawaian; (4) sarana dan prasarana; (5) keuangan; dan (6) lingkungan masyarakat.
Demikianlah sehingga paling tidak enam manajemen di sekolah dasar, yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen kesiswaan yang sering juga disebut dengan manajemen peserta didik, manajemen kepegawaian, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, dan manajemen relasi masyarakat.
1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran
a. Penyusunan/Reviu KTSP dan silabus
b. Penyusunan kalender pendidikan
c. Penyusunan jadwal tahunan
d. Penyusunan planning pembelajaran (RPP)
e. Pembagian kiprah mengajar dan kiprah lain
f. Penyusunan jadwal pelajaran
g. Penyusunan jadwal kegiatan perbaikan
h. Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler
i. Penyusunan progran jadwal kegiatan bimbingan dan penyuluhan
j. Pengaturan pembukaan tahun fatwa baru
k. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran
l. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan
m. Supervisi pelaksanaan pembelajaran
n. Supervisi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
Kurikulum tingkat satuan pendidikan, sebagai jantung pembelajaran, pengembangannya tidak hanya didasarkan kepada kehendak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, melainkan juga harus memperhatikan tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan di provinsi, dan tujuan pendidikan lokal (kabupaten/kota). Tujuan-tujuan tersebut yang merupakan arah untuk dijabarkan menjadi kompetensi dasar dan kompetensi lulusan peserta didik. Selanjutnya, kedirian peserta didik sebagai insan yang berkarakter, berharkat dan bermartabat harus menjadi materi pertimbangan pula. Di samping itu, esensi dan profesionalisme guru sebagai pendidik, harus menjadi pemahaman yang komperhensif dan sempurna dalam pengembangan kurikulum.
Landasan pengembangan kurikulum tersebut ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan tersusunnya kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Di samping itu, ada Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan yang harus dijadikan pondasi dalam berbagi KTSP. Berdasarkan kepada empat landasan tersebut ditambah Panduan Penyusunan KTSP dari BSNP, serta pemahaman terhadap kedirian peserta didik dan esensi dan kiprah profesional guru sebagai pendidik, maka disusun dan dikembangkanlah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ialah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang bermacam-macam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan evaluasi pendidikan. Dua dari delapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan contoh utama bagi satuan pendidikan dalam berbagi kurikulum. Pengembangan kurikulum disusun antara lain biar sanggup memberi kesempatan kepada peserta didik untuk: a. berguru untuk bermain dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berguru untuk memahami dan menghayatai; c. berguru untuk bisa melaksanakan dan berbuat secara efektif; d. berguru untuk hidup bersama dan berkhasiat untuk orang lain; dan e. berguru untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses berguru aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).
2. Manajemen Peserta Didik
Manajemen peserta didik termasuk salah satu substansi manajemen pendidikan. Peserta didik ini juga mempunyai sebutan-sebutan lain ibarat murid, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Oleh lantaran itu, sebutan-sebutan yang berbeda pada buku ini mempunyai maksud yang sama. Apapun istilahnya, yang terang peserta didik ialah mereka yang sedang mengikuti jadwal pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu.
Manajemen peserta didik menduduki posisi strategis, lantaran sentral layanan pendidikan, baik dalam latar institusi persekolahan maupun yang berada di luar latar institusi persekolahan, tertuju kepada peserta didik. Semua kegiatan pendidikan, baik yang berkenaan dengan manajemen akademik, layanan pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana dan relasi sekolah dengan masyarakat, senantiasa diupayakan biar peserta didik mendapat layanan pendidikan yang andal.
Kata manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen, peserta didik dan berbasis sekolah. Manajemen sendiri diartikan bermacam-macam sesuai dengan sudut tinjau para ahlinya. Sedangkan secara stimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari management (bahasa Inggris). Kata management sendiri berasal dari kata manage atau magiare yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Dalam pengertian manajemen, terkandung dua kegiatan ialah kegiatan pikir (mind) dan kegiatan tindak-laku (action) (Sahertian, 1982). Sedangkan Terry (1953) mendefinisasikan manajemen sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui perjuangan orang lain (Management is the accomplishing of the predertemined objective throug the effort of other people). Sementara itu, Siagian (1978) mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan. Di lain pihak, The Liang Gie (1978) memperlihatkan batasan manajemen sebagai segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang atau mengarahkan segala kemudahan dalam suatu perjuangan kolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu.
Dari semua pendapat itu, jelaslah bahwa manajemen ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas hukum tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dua orang atau lebih yang berafiliasi tersebut, lantaran adanya aturan-aturan tertentu, ada yang bertindak selaku manajernya ada yang bertidak sebagai yang dimanajerinya. Orang yang mengelola tersebut ketika mengerjakan pekerjaannya tidak dengan memakai tangan sendiri melainkan tangan orang lain; sementara orang-orang yang dimanaj dalam bekerja dengan memakai tangan sendiri. Dalam bekerja tersebut, baik yang menjadi manajernya maupun yang dimanaj, sanggup mendayagunakan prasarana dan sarana yang tersedia.
Apa yang dimaksud dengan Manajemen Peserta Didik? Knezevich (1961) mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual ibarat pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan hingga ia matang di sekolah.
Manajemen peserta didik sanggup diartikan sebagai perjuangan pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah hingga dengan mereka lulus sekolah. Yang diatur secara pribadi ialah segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung. Pengaturan terhadap segi-segi lain selain peserta didik dimaksudkan untuk memperlihatkan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik.
Sementara itu, manajemen peserta didik ialah manajemen peserta didik yang memperlihatkan tekanan pada empat pilar manajemen berbasis sekolah, ialah: mutu, kemandirian, partisipasi masyarakat dan transparansi. Jadi, seluruh kegiatan manajemen peserta didik, haruslah diaksentuasikan pada penonjolan empat pilar manajemen berbasis sekolah tersebut.
Tujuan umum manajemen peserta didik adalah: mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik biar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses berguru mengajar di sekolah; lebih lanjut, proses berguru mengajar di sekolah sanggup berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga sanggup memperlihatkan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus manajemen peserta didik, yaitu (1) meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik; (2) menyalurkan dan berbagi kemampuan umum (kecerdasan), talenta dan minat peserta didik; (3) menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik; (4) dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas diharapkan peserta didik sanggup mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut sanggup berguru dengan baik dan tercapai keinginan mereka.
Fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut.
a. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, bertujuan agar sanggup berbagi potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi: kemampuan umum (kecerdasan), kemampuan khusus (bakat), dan kemampuan lainnya.
b. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik yang bertujuan agar mereka sanggup mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang bau tanah dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakekat peserta didik sebagai makhluk sosial.
c. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yang bertujuan biar peserta didik tersalur hobi, kesenangan dan minatnya. Hobi, kesenangan dan minat peserta didik demikian patut disalurkan, oleh lantaran ia juga sanggup menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan.
d. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik yang bertujuan biar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting lantaran dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya.
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa manajemen peserta didik ialah suatu pengaturan terhadap peserta didik di sekolah, semenjak peserta didik masuk hingga dengan peserta didik lulus. Ruang lingkup manajemen peserta didik, tolong-menolong meliputi pengaturan aktivitas-aktivitas peserta didik semenjak yang bersangkutan masuk ke sekolah hingga yang bersangkutan lulus, baik yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung, maupun yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung: kepada tenaga kependidikan, sumber-sumber pendidikan, prasarana dan sarananya.
Secara rinci, ruang lingkup peserta didik ialah sebagai berikut.
a. Perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah: school census, school size, class size dan efektive class.
b. Koordinasi kegiatan peserta didik, yang meliputi: komunikasi , integrasi dan singkronisasi.
c. Penerimaan peserta didik, meliputi penentuan: kebijaksanaan, sistem, kriteria, prosedur, dan pemecahan problema-problema penerimaan peserta didik.
d. Orientasi peserta didik baru, meliputi pengaturan: hari-hari pertama peserta didik di sekolah, pekan orientasi peserta didik, pendekatan yang dipergunakan dalam orientasi peserta didik, dan teknik-teknik orientasi peserta didik.
e. Mengatur kehadiran, ketidak-hadiran peserta didik di sekolah. Termasuk di dalamnya adalah: peserta didik yang membolos, terlambat tiba dan meninggalkan sekolah sebelum waktunya.
f. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik.
g. Mengatur kode etik, pengadilan dan peningkatan disiplin peserta didik.
Dalam versi lain, manajemen peserta didik meliputi:
a. perencanaan daya tampung
b. perencanaan penerimaan peserta didik baru
c. penerimaan peserta didik baru
d. pengelompokan peserta didik berdasarkan pola tertentu
e. pembinaan disiplin berguru peserta didik
f. pencatatan kehadiran peserta didik
g. pengaturan perpindahan peserta didik
h. pengaturan kelulusan peserta didik
i. pemantauan peserta didik
j. evaluasi peserta didik
3. Manajemen Kepegawaian
Dalam forum apapun keberadaan pegawai menempati kedudukan yang paling vital. Memang diakui bahwa biaya itu penting, demikian pula sarana, prasarana dan teknologi. Namun ketersediaan sumber daya itu menjadi sia-sia apabila ditangani oleh pegawai yang tidak kompeten dan kurang komitmen. Upaya-upaya untuk merencanakan kebutuhan pegawai (SDM), mengadakan, menyeleksi, menempatkan dan memberi penugasan secara sempurna telah menjadi perhatian penting pada setiap organisasi yang kompetitif. Demikian pula kebijakan kompensasi (penggajian dan kesejahteraan) dan evaluasi kinerja yang dilakukan dengan adil dan sempurna sanggup melahirkan motivasi berprestasi pada para pegawai. Fungsi-fungsi manajemen kepegawaian ibarat itu masih belum cukup, apabila tidak disertai dengan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan pegawai yang dilakukan secara sistematik.
Dalam arti yang tradisional, konsep pengelolaan pegawai terbatas pada urusan-urusan manajemen operatif, ibarat mengelola data pegawai (record keeping), evaluasi kinerja yang bersifat mekanistik (mechanical job evaluation), kenaikan pangkat dan honor secara otomatis (automatic merit increase). Perhatian terhadap SDM pada masa sekarang meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan pegawai (fisik, emosional dan sosial), yang akan besar lengan berkuasa secara signifikan terhadap cara-cara mereka bekerja, dan dengan sendirinya besar lengan berkuasa terhadap produktivitas mereka. Manajemen Sumber Saya Manusia (MSDM) ialah segala kegiatan yang berkaitan dengan ratifikasi pada pentingnya tenaga kerja pada organisasi sebagai sumber daya insan yang vital, yang memperlihatkan sumbangan terhadap tujuan organisasi, dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya insan dimanfaatkan secara efektif dan adil demi kemaslahatan individu, organisasi, dan masyarakat.
Pegawai pada masa sekarang memfasilitasi aktualisasi dan pengembangan kompetensi para pegawai melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematik. Pengembangan dan pemberdayaan pegawai merupakan kepingan dari MSDM yang mempunyai fungsi untuk memperbaiki kompetensi, adaptabilitas dan komitmen para pegawai. Dengan cara demikian organisasi mempunyai kekuatan bukan saja sekedar bertahan (survival), melainkan tumbuh (growth), produktif (productive), dan kompetitif (competitive). Dan dalam proses demikian, dukungan pegawai yang kuat melahirkan organisasi yang mempunyai adaptabilitas dan kapasitas memperbaharui dirinya (adaptability and self-renewal capacity).
Ada lima aspek kajian manajemen kepegawaian, yaitu (1) perencanaan kebutuhan, (2) rekrutmen dan seleksi, (3) pembinaan dan pengembangan, (4) mutasi dan promosi, dan (5) kesejahteraan. Namun demikian, dipertimbangkan akan lebih bermanfaat apabila para peserta diklat mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen sumber daya insan (MSDM). Manajemen SDM merupakan proses sistematik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi, memperlakukan pegawai secara adil dan bermartabat, serta membuat kondisi yang memungkinkan pegawai memperlihatkan sumbangan optimal terhadap organisasi. Manajemen SDM meliputi kegiatan sebagai berikut. (1) Perencanaan SDM, (2) analisis pekerjaan, (3) pengadaan pegawai, (4) seleksi pegawai, (5) orientasi, penempatan dan penugasan, (6) konpensasi, (7) evaluasi kinerja, (8) pengembangan karir, (9) training dan pengembangan pegawai, (10) penciptaan mutu kehidupan kerja, (11) negosiasi kepegawaian, (12) riset pegawai, dan (13) pensiun dan pemberhentian pegawai.
4. Manajemen Sarana dan Prasarana
Keberhasilan jadwal pendidikan melalui proses berguru mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya ialah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang kegiatan berguru mengajar di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, biar tujuan yang diharapkan sanggup tercapai. Dewasa ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak sanggup lagi dipakai sesuai dengan fungsinya. Hal itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai.
Seiring dengan perubahan pola pemerintahan sehabis diberlakukannya otonomi daerah, maka pola pendekatan manajemen sekolah dikala ini berbeda pula dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diharapkan pembiasaan manajemen sarana dan prasarana. Sekolah dituntut mempunyai kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber berguru lainnya, materi habis pakai, serta perlengkapan lain yang diharapkan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat bekreasi, dan ruang/tempat lain yang diharapkan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
a. Rincian manajemen sarana prasarana di sekolah dasar meliputi berikut ini.
1) Analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
2) Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah
3) Pendistribusian sarana dan prasarana sekolah
4) Penataan sarana dan prasarana sekolah
5) Pemanfaat sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien
6) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
7) Inventarisasi sarana dan prasarana sekolah
8) Penghapusan sarana dan prasarana sekolah
9) Pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
10) Penilaian kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
b. Manajemen sarana prasarana sanggup juga difokuskan pada:
1) merencanakan kebutuhan kemudahan (bangunan, peralatan, perabot, lahan, infrastruktur) sekolah sesuai dengan planning pengembangan sekolah;
2) mengelola pengadaan kemudahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3) mengelola pemeliharaan fasilitas, baik perawatan preventif maupun perawatan terhadap kerusakan kemudahan sekolah;
4) mengelola kegiatan inventaris sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan sistem pembukuan yang berlaku.
Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perencanaan yang dimaksud ialah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian perencanaan sarana dan prasarana persekolahan sanggup didefinisikan sebagai keseluruhan proses asumsi secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan adalah: (1) Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, (2) Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Salah planning dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam memutuskan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.
Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran biar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang sanggup dipertanggungjawabkan.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ialah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan biar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan meliputi segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan biar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Tujuan pemeliharaan adalah: (1) untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama kalau dilihat dari aspek biaya, lantaran untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal kalau dibandingkan dengan merawat kepingan dari peralatan tersebut; (2) untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal; (3) untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diharapkan melalui pencekkan secara rutin dan teratur; dan (4) untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang memakai alat tersebut.
Manfaat pemeliharaan adalah:
1) kalau peralatan terpelihara baik, umurnya akan infinit yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat.
2) pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang berarti biaya perbaikan sanggup ditekan seminim mungkin.
3) dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindar kehilangan.
4) dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka yummy dilihat dan dipandang.
5) pemeliharaan yang baik memperlihatkan hasil pekerjaan yang baik.
Inventarisasi berasal dari kata “inventaris” ( dalam bahasa Latin: inventarium) yang berarti daftar barang-barang, materi dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan ialah pencatatan atau registrasi barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur berdasarkan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah ialah semua barang milik negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan/dibeli melalui dana dari pemerintah, DPP maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil perjuangan pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses berguru mengajar.
Tiap sekolah wajib menyelenggarakan inventarisasi barang milik negara yang dikuasai/diurus oleh sekolah masing-masing secara teratur, tertib dan lengkap. Kepala sekolah melaksanakan dan bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi fisik dan pengisian daftar inventaris barang milik negara yang ada di sekolahnya.
Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka perjuangan penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut.
1) Untuk menjaga dan membuat tertib manajemen sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah.
2) Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan pembatalan sarana dan prasarana sekolah.
3) Sebagai materi atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materil yang sanggup dinilai dengan uang.
4) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah.
Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi yang lengkap, teratur dan berkelanjutan sanggup memperlihatkan manfaat, yakni sebagai berikut.
1) Menyediakan data dan informasi dalam rangka memilih kebutuhan dan menyusun planning kebutuhan barang.
2) Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam pengarahan pengadaan barang.
3) Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam penyaluran barang.
4) Memberikan data dan informasi dalam memilih keadaan barang ( tua, rusak, lebih) sebagai dasar untuk memutuskan penghapusannya.
5) Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang.
Sedangkan pembatalan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang sanggup dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional pembatalan sarana dan prasarana ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, lantaran sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Oleh lantaran muara banyak sekali pertimbangan tersebut tidak lain ialah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan persekolahan.
Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk:
1) mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak sanggup dipakai lagi.
2) meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris.
3) membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi.
4) membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja.
Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk sanggup menyingkirkan atau menghapus sarana dan prasarana. Beberapa alasan tersebut yang sanggup dipertimbangkan untuk menghapus sesuatu sarana dan prasarana harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat di bawah ini.
1) Dalam keadaan sudah bau tanah atau rusak berat sehingga tidak sanggup diperbaiki atau dipergunakan lagi.
2) Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan.
3) Secara teknis dan hemat kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan.
4) Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini.
5) Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang (misalnya barang kimia).
6) Barang yang berlebih kalau disimpan lebih usang akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi.
7) Dicuri, terbakar, musnah sebagai jawaban peristiwa alam.
5. Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan merupakan salah satu formasi substansi manajemen pendidikan. Manajemen keuangan ialah salah satu bidang garapan manajemen pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan dipakai di sekolah dasar.
a. Pengertian manajemen keuangan
Menurut para pakar manajemen pendidikan, manajemen keuangan pendidikan sanggup diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efektif, efisien, dan sanggup dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian yang sangat sederhana tersebut ada dua hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan manajemen keuangan di sekolah dasar. 1) Manajemen keuangan itu merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh dan mendayagunakan semua dana. Dengan demikian, paling tidak ada dua kegiatan besar dalam manajemen keuangan di sekolah dasar. Pertama, mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapalembaga pendidikanan dana dari sumber-sumber keuangan tersebut. Kedua, memakai semua dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. 2) Penggunaan semua dana sekolah dasar harus efektif, dan efisien. Selain itu penggunaan semua dana sekolah dasar harus tertib, dan gampang dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait.
b. Tujuan manajemen keuangan di sekolah dasar ialah untuk mengatur sedemikian rupa sehingga semua upaya pemerolehan dana dari banyak sekali sumber sanggup dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka semua upaya pemerolehan dana sanggup berhasil. Sumber dana yang dimaksud di sini antara lain berasal dari Pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional, atau Kantor Dinas Pendidikan Nasional propinsi, kabupaten, kota), yayasan, atau pihak-pihak lainnya. Selain itu, tujuan pelaksanaan manajemen keuangan di sekolah dasar ialah untuk mengatur semua pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari semua sumber. Dengan pengaturan yang sebaik-baiknya diharapkan semua dana yang ada dan tersedia sanggup dimanfaatkan forum pendidikanan secara efektif, efisien, tertib, dan sanggup dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Prinsip dasar manajemen keuangan
Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang teguh dalam manajemen keuangan di sekolah dasar, yaitu sebagai berikut.
1) Sumber dana pendidikan di sekolah dasar tidak sedikit, tidak hanya dari Pemerintah atau yayasan yang menaunginya. sekolah dasar bisa secara kreatif mencari sumber-sumber dana pendidikan dalam rangka eksistensinya sebagai sekolah dasar prasekolah. Namun dalam upaya memperoleh dana pendidikan dari banyak sekali sumber dana, hendaknya dana yang tidak mengikat forum atau sekolah dasar.
2) Dana pendidikan yang tersedia atau ada harus dimanfaat sekolah dasar secara efektif dan efisien. Efektif berarti semua dana yang ada dipakai semata-mata untuk pendidikan sekolah dasar. Sedangkan efisien berarti dana yang tersedia, berapapun banyaknya, harus didayagunakan sehemat mungkin. Agar memenuhi prinsip tersebut, maka dianjurkan biar setiap pendayagunaan dana selalu didahului dengan kegiatan perencanaan anggaran.
3) Semua manajemen keuangan di sekolah dasar hendaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan keuangan yang berlaku, sehingga sanggup dipertanggungjawabkan.
4) Pelaksanaan manajemen keuangan di sekolah dasar merupakan tanggung jawab kepala sekolah dasar. Namun pelaksanaannya sanggup melibatkan sekolah dasar guru-gurunya. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah dasar (RAPBT) misalnya, merupakan tanggung jawab kepala sekolah dasar. Namun kepala sekolah dasar sanggup mengajar guru-guru dan pesuruhnya dalam rapat penyusunan anggaran untuk menyusun anggaran pendapatan dan sekolah dasarnya itu.
Sebagaimana telah ditegaskan bahwa beberapa kegiatan manajemen keuangan di sekolah dasar, yaitu:
a. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
b. pengadaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan RAPBS
c. pelaksanaan anggaran sekolah
d. pembukuan keuangan sekolah
e. pertanggungjawaban keuangan sekolah
f. pemantauan keuangan sekolah
g. evaluasi kinerja manajemen keuangan sekolah
6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat
Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga dan atau masyarakat. Karena itu pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan bahwa orang bau tanah murid dan masyarakat mempumyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memperlihatkan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Partisipasi yang tinggi dari orang bau tanah murid dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauh mana masyarakat sanggup diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah ialah indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik (Kumars, 1989). Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini nampaknya memperlihatkan dampak yang besar bagi kemajuan sekolah, kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah yang pada akibatnya akan besar lengan berkuasa terhadap kemajuan dan prestasi berguru belum dewasa di sekolah. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Husen (1988) dalam penelitiannya bahwa siswa sanggup berguru banyak lantaran dirangsang oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan akan berhasil dengan baik berkat perjuangan orang bau tanah mereka dalam memperlihatkan dukungan.
Penelitian lain yang memperkuat apa yang dikemukakan di atas dinyatakan oleh Levine & Hagigust, 1988) yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga, cara perlakuan orang bau tanah murid terhadap anaknya sebagai salah satu cara/bentuk partisipasi mereka dalam pendidikan sanggup meningkatkan intelektual anak. Partisipasi orang bau tanah ini sangat tergantung pada ciri dan kreativitas sekolah dalam memakai pendekatan kepada mereka. Artinya masyarakat akan berpartisipasi secara optimal terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat tergantung pada apa dan bagaimana sekolah melaksanakan pendekatan dalam rangka memberdayakan mereka sebagai kawan penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. Hal ini ditegaskan oleh Brownell bahwa pengetahuan masyarakat wacana jadwal merupakan awal dari munculnya perhatian dan dukungan. Oleh alasannya ialah itu orang tua/masyarakat yang tidak mendapat klarifikasi dan informasi dari sekolah wacana apa dan bagaimana mereka sanggup membantu sekolah (lebih-lebih di tempat perdesaan) akan cenderung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka harus melaksanakan untuk membantu sekolah. Hal tersebut sebagai jawaban ketidak pengertian mereka.
Di negara-negara maju, sekolah memang dikreasikan oleh masyarakat, sehingga mutu sekolah menjadi pusat perhatian mereka dan selalu mereka upayakan untuk dipertahankan. Hal ini sanggup terjadi lantaran mereka sudah meyakini bahwa sekolah merupakan cara terbaik dan meyakinkan untuk membina perkembangan dan pertumbuhan belum dewasa mereka. Mengingat keyakinan yang tinggi akan kemampuan sekolah dalam pembentukan belum dewasa mereka dalam membangun masa depan yang baik tersebut membuat mereka berpartisipasi secara aktif dan optimal mulai dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah. Nampak mereka selain merasa sebagai pemilik sekolah juga sebagai penanggung jawab atas keberhasilan sekolah. Kondisi ini sanggup terjadi lantaran kesadaran yang tinggi dari masyarakat yang bersangkutan.
Pentingnya keterlibatan orang tua/masyarakat akan keberhasilan pendidikan ini telah dibuktikan kebenarannya oleh Richard Wolf dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa terdapat relasi yang sangat signifikan (0.80) antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar. Penelitian lain di Indonesia juga telah mengambarkan hal yang sama.
Partisipasi yang tinggi tersebut nampaknya belum terjadi di negara berkembang (termasuk Indonesia). Hoyneman dan Loxley menyatakan bahwa di negara berkembang sebagian besar keluarga belum sanggup diharapkan untuk lebih banyak membantu dan mengarahkan berguru murid, sehingga murid di negara berkembang sedikit waktu yang dipakai dalam belajar. Hal ini disebabkan banyak masyarakat/orang bau tanah murid belum paham makna fundamental dari kiprah mereka terhadap pendidikan anak. Bahkan Made Pidarta menyatakan di tempat perdesaan yang tingkat status sosial ekonomi yang rendah, mereka hampir tidak menghiraukan forum pendidikan dan mereka menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya kepada sekolah.
Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga dan atau masyarakat. Karena itu pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan bahwa orang bau tanah murid dan masyarakat mempumyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memperlihatkan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Partisipasi yang tinggi dari orang bau tanah murid dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauhmana masyarakat sanggup diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah ialah indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik (Kumars, 1989). Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini nampaknya memperlihatkan dampak yang besar bagi kemajuan sekolah, kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah yang pada akibatnya akan besar lengan berkuasa terhadap kemajuan dan prestasi berguru belum dewasa di sekolah. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Husen (1988) dalam penelitiannya bahwa siswa sanggup berguru banyak lantaran dirangsang oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan akan berhasil dengan baik berkat perjuangan orang bau tanah mereka dalam memperlihatkan dukungan.
Partisipasi yang tinggi tersebut nampaknya belum terjadi di negara berkembang (termasuk Indonesia). Hoyneman dan Loxley menyatakan bahwa di negara berkembang sebagian besar keluarga belum sanggup diharapkan untuk lebih banyak membantu dan mengarahkan berguru murid, sehingga murid di negara berkembang sedikit waktu yang dipakai dalam belajar. Hal ini disebabkan banyak masyarakat/orang bau tanah murid belum paham makna fundamental dari kiprah mereka terhadap pendidikan anak. Bahkan Made Pidarta menyatakan di tempat perdesaan yang tingkat status sosial ekonomi yang rendah, mereka hampir tidak menghiraukan forum pendidikan dan mereka menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya kepada sekolah.
Definisi relasi sekolah dengan masyarakat yang lengkap diungkapkan oleh Bernays ibarat dikutip oleh Suriansyah (2000), yang menyatakan bahwa relasi sekolah dengan masyarakat adalah:
a. information given to the public (memberikan informasi secara terang dan lengkap kepada masyarakat)
b. persuasion directed at the public, to modify attitude and action (melakukan persuasi kepada masyarakat dalam rangka merubah perilaku dan tindakan yang perlu mereka lakukan terhadap sekolah)
c. effort to integrated attitudes and action of institution with its public and of public with the institution (suatu upaya untuk menyatukan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh sekolah dengan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara timbal balik, yaitu dari sekolah ke masyarakat dan dari masyarakat ke sekolah.
Secara lebih lengkap Elsbree dan Mc Nally ibarat dikutip oleh Suriansyah (2001) menyatakan bahwa kegiatan relasi sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk:
a. to improve the quality of children’s learning and growing.
b. to rise community goals and improve the quality of community living
c. to develop understanding, enthusiasm and support for community jadwal of public educations
Sedangkan kegiatan-kegiatan manajemen relasi sekolah dan masyarakat ialah sebagai berikut.
a. Analisis kebutuhan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah
b. Penyusunan jadwal relasi sekolah dengan masyarakat
c. Pembagian kiprah melaksanakan jadwal relasi sekolah dengan masya-rakat
d. Menciptakan relasi sekolah dengan orang bau tanah siswa
e. Mendorong orang bau tanah menyediakan lingkungan berguru yang efektif
f. Mengadakan komunikasi dengan tokoh masyarakat
g. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta
h. Mengadakan kerjasama dengan organisasi sosial keagamaan
i. Pemantauan relasi sekolah dengan masyarakat
j. Penilaian kinerja relasi sekolah dengan masyarakat
Lebih lanjut apabila diidentifikasi terus akan didapatkan sekian banyak, ratusan atau bahkan menjadi ribuan permasalahan di sekolah dasar. DeRoche (985), sebelum menyusun bukunya yang berjudul How School Administrator Solve the Problem melaksanakan survey kepada dua ribu kepala sekolah. Dalam survey itu meminta setiap kepala sekolah menuliskan pada kartu pos masalah-masalah yang dihadapi disekolahnya masing-masing. Berdasarkan kartu pos yang dikirim kepala sekolah kepadanya, DeRoche berhasil mengidentifikasi dua ribu kegiatan manajemen sekolah. Namun para pakar manajemen pendidikan telah mencoba mengklasifikasi komponen-komponen tersebut menjadi beberapa formasi substansi pendidikan.
Mereka mengelompokkanya menjadi enam formasi substansi, yaitu gugusan-gugusan substansi (1) kurikulum atau pembelajaran; (2) kesiswaan; (3) kepegawaian; (4) sarana dan prasarana; (5) keuangan; dan (6) lingkungan masyarakat.
Demikianlah sehingga paling tidak enam manajemen di sekolah dasar, yaitu manajemen kurikulum dan pembelajaran, manajemen kesiswaan yang sering juga disebut dengan manajemen peserta didik, manajemen kepegawaian, manajemen sarana dan prasarana, manajemen keuangan, dan manajemen relasi masyarakat.
1. Manajemen Kurikulum dan Pembelajaran
a. Penyusunan/Reviu KTSP dan silabus
b. Penyusunan kalender pendidikan
c. Penyusunan jadwal tahunan
d. Penyusunan planning pembelajaran (RPP)
e. Pembagian kiprah mengajar dan kiprah lain
f. Penyusunan jadwal pelajaran
g. Penyusunan jadwal kegiatan perbaikan
h. Penyusunan jadwal kegiatan ekstrakurikuler
i. Penyusunan progran jadwal kegiatan bimbingan dan penyuluhan
j. Pengaturan pembukaan tahun fatwa baru
k. Pelaksanaan kegiatan pembelajaran
l. Pelaksanaan kegiatan bimbingan dan penyuluhan
m. Supervisi pelaksanaan pembelajaran
n. Supervisi pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan
Kurikulum tingkat satuan pendidikan, sebagai jantung pembelajaran, pengembangannya tidak hanya didasarkan kepada kehendak kepala sekolah dan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, melainkan juga harus memperhatikan tujuan pendidikan nasional, tujuan pendidikan di provinsi, dan tujuan pendidikan lokal (kabupaten/kota). Tujuan-tujuan tersebut yang merupakan arah untuk dijabarkan menjadi kompetensi dasar dan kompetensi lulusan peserta didik. Selanjutnya, kedirian peserta didik sebagai insan yang berkarakter, berharkat dan bermartabat harus menjadi materi pertimbangan pula. Di samping itu, esensi dan profesionalisme guru sebagai pendidik, harus menjadi pemahaman yang komperhensif dan sempurna dalam pengembangan kurikulum.
Landasan pengembangan kurikulum tersebut ialah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan mengamanatkan tersusunnya kurikulum pada tingkat satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah dengan mengacu kepada standar isi dan standar kompetensi lulusan serta berpedoman pada panduan yang disusun oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Di samping itu, ada Peraturan Menteri Pendidikan nasional No. 22 Tahun 2006 Tentang Standar isi; dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 23 Tahun 2007 Tentang Standar Kompetensi Kelulusan yang harus dijadikan pondasi dalam berbagi KTSP. Berdasarkan kepada empat landasan tersebut ditambah Panduan Penyusunan KTSP dari BSNP, serta pemahaman terhadap kedirian peserta didik dan esensi dan kiprah profesional guru sebagai pendidik, maka disusun dan dikembangkanlah menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan. Kurikulum tingkat satuan pendidikan ialah kurikulum operasional yang disusun dan dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan.
Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang bermacam-macam mengacu pada standar nasional pendidikan untuk menjamin pencapaian tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan evaluasi pendidikan. Dua dari delapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan contoh utama bagi satuan pendidikan dalam berbagi kurikulum. Pengembangan kurikulum disusun antara lain biar sanggup memberi kesempatan kepada peserta didik untuk: a. berguru untuk bermain dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; b. berguru untuk memahami dan menghayatai; c. berguru untuk bisa melaksanakan dan berbuat secara efektif; d. berguru untuk hidup bersama dan berkhasiat untuk orang lain; dan e. berguru untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses berguru aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan (PAKEM).
2. Manajemen Peserta Didik
Manajemen peserta didik termasuk salah satu substansi manajemen pendidikan. Peserta didik ini juga mempunyai sebutan-sebutan lain ibarat murid, subjek didik, anak didik, pembelajar, dan sebagainya. Oleh lantaran itu, sebutan-sebutan yang berbeda pada buku ini mempunyai maksud yang sama. Apapun istilahnya, yang terang peserta didik ialah mereka yang sedang mengikuti jadwal pendidikan pada suatu sekolah atau jenjang pendidikan tertentu.
Manajemen peserta didik menduduki posisi strategis, lantaran sentral layanan pendidikan, baik dalam latar institusi persekolahan maupun yang berada di luar latar institusi persekolahan, tertuju kepada peserta didik. Semua kegiatan pendidikan, baik yang berkenaan dengan manajemen akademik, layanan pendukung akademik, sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sarana prasarana dan relasi sekolah dengan masyarakat, senantiasa diupayakan biar peserta didik mendapat layanan pendidikan yang andal.
Kata manajemen peserta didik merupakan penggabungan dari kata manajemen, peserta didik dan berbasis sekolah. Manajemen sendiri diartikan bermacam-macam sesuai dengan sudut tinjau para ahlinya. Sedangkan secara stimologis, kata manajemen merupakan terjemahan dari management (bahasa Inggris). Kata management sendiri berasal dari kata manage atau magiare yang berarti melatih kuda dalam melangkahkan kakinya. Dalam pengertian manajemen, terkandung dua kegiatan ialah kegiatan pikir (mind) dan kegiatan tindak-laku (action) (Sahertian, 1982). Sedangkan Terry (1953) mendefinisasikan manajemen sebagai pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui perjuangan orang lain (Management is the accomplishing of the predertemined objective throug the effort of other people). Sementara itu, Siagian (1978) mendefinisikan manajemen sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam rangka mencapai tujuan. Di lain pihak, The Liang Gie (1978) memperlihatkan batasan manajemen sebagai segenap perbuatan menggerakkan sekelompok orang atau mengarahkan segala kemudahan dalam suatu perjuangan kolaborasi untuk mencapai tujuan tertentu.
Dari semua pendapat itu, jelaslah bahwa manajemen ialah suatu kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas hukum tertentu dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dua orang atau lebih yang berafiliasi tersebut, lantaran adanya aturan-aturan tertentu, ada yang bertindak selaku manajernya ada yang bertidak sebagai yang dimanajerinya. Orang yang mengelola tersebut ketika mengerjakan pekerjaannya tidak dengan memakai tangan sendiri melainkan tangan orang lain; sementara orang-orang yang dimanaj dalam bekerja dengan memakai tangan sendiri. Dalam bekerja tersebut, baik yang menjadi manajernya maupun yang dimanaj, sanggup mendayagunakan prasarana dan sarana yang tersedia.
Apa yang dimaksud dengan Manajemen Peserta Didik? Knezevich (1961) mengartikan manajemen peserta didik atau pupil personnel administration sebagai suatu layanan yang memusatkan perhatian pada pengaturan, pengawasan dan layanan siswa di kelas dan di luar kelas seperti: pengenalan, pendaftaran, layanan individual ibarat pengembangan keseluruhan kemampuan, minat, kebutuhan hingga ia matang di sekolah.
Manajemen peserta didik sanggup diartikan sebagai perjuangan pengaturan terhadap peserta didik mulai dari peserta didik tersebut masuk sekolah hingga dengan mereka lulus sekolah. Yang diatur secara pribadi ialah segi-segi yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung. Pengaturan terhadap segi-segi lain selain peserta didik dimaksudkan untuk memperlihatkan layanan yang sebaik mungkin kepada peserta didik.
Sementara itu, manajemen peserta didik ialah manajemen peserta didik yang memperlihatkan tekanan pada empat pilar manajemen berbasis sekolah, ialah: mutu, kemandirian, partisipasi masyarakat dan transparansi. Jadi, seluruh kegiatan manajemen peserta didik, haruslah diaksentuasikan pada penonjolan empat pilar manajemen berbasis sekolah tersebut.
Tujuan umum manajemen peserta didik adalah: mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik biar kegiatan-kegiatan tersebut menunjang proses berguru mengajar di sekolah; lebih lanjut, proses berguru mengajar di sekolah sanggup berjalan lancar, tertib dan teratur sehingga sanggup memperlihatkan kontribusi bagi pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Tujuan khusus manajemen peserta didik, yaitu (1) meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan psikomotor peserta didik; (2) menyalurkan dan berbagi kemampuan umum (kecerdasan), talenta dan minat peserta didik; (3) menyalurkan aspirasi, harapan dan memenuhi kebutuhan peserta didik; (4) dengan terpenuhinya 1, 2, dan 3 di atas diharapkan peserta didik sanggup mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang lebih lanjut sanggup berguru dengan baik dan tercapai keinginan mereka.
Fungsi manajemen peserta didik secara khusus dirumuskan sebagai berikut.
a. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan individualitas peserta didik, bertujuan agar sanggup berbagi potensi-potensi individualitasnya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi bawaan tersebut meliputi: kemampuan umum (kecerdasan), kemampuan khusus (bakat), dan kemampuan lainnya.
b. Fungsi yang berkenaan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik yang bertujuan agar mereka sanggup mengadakan sosialisasi dengan sebayanya, dengan orang bau tanah dan keluarganya, dengan lingkungan sosial sekolahnya dan lingkungan sosial masyarakatnya. Fungsi ini berkaitan dengan hakekat peserta didik sebagai makhluk sosial.
c. Fungsi yang berkenaan dengan penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik, yang bertujuan biar peserta didik tersalur hobi, kesenangan dan minatnya. Hobi, kesenangan dan minat peserta didik demikian patut disalurkan, oleh lantaran ia juga sanggup menunjang terhadap perkembangan diri peserta didik secara keseluruhan.
d. Fungsi yang berkenaan dengan pemenuhan kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik yang bertujuan biar peserta didik sejahtera dalam hidupnya. Kesejahteraan demikian sangat penting lantaran dengan demikian ia akan juga turut memikirkan kesejahteraan sebayanya.
Sebagaimana disebutkan di atas, bahwa manajemen peserta didik ialah suatu pengaturan terhadap peserta didik di sekolah, semenjak peserta didik masuk hingga dengan peserta didik lulus. Ruang lingkup manajemen peserta didik, tolong-menolong meliputi pengaturan aktivitas-aktivitas peserta didik semenjak yang bersangkutan masuk ke sekolah hingga yang bersangkutan lulus, baik yang berkenaan dengan peserta didik secara langsung, maupun yang berkenaan dengan peserta didik secara tidak langsung: kepada tenaga kependidikan, sumber-sumber pendidikan, prasarana dan sarananya.
Secara rinci, ruang lingkup peserta didik ialah sebagai berikut.
a. Perencanaan peserta didik, termasuk di dalamnya adalah: school census, school size, class size dan efektive class.
b. Koordinasi kegiatan peserta didik, yang meliputi: komunikasi , integrasi dan singkronisasi.
c. Penerimaan peserta didik, meliputi penentuan: kebijaksanaan, sistem, kriteria, prosedur, dan pemecahan problema-problema penerimaan peserta didik.
d. Orientasi peserta didik baru, meliputi pengaturan: hari-hari pertama peserta didik di sekolah, pekan orientasi peserta didik, pendekatan yang dipergunakan dalam orientasi peserta didik, dan teknik-teknik orientasi peserta didik.
e. Mengatur kehadiran, ketidak-hadiran peserta didik di sekolah. Termasuk di dalamnya adalah: peserta didik yang membolos, terlambat tiba dan meninggalkan sekolah sebelum waktunya.
f. Mengatur kenaikan tingkat peserta didik.
g. Mengatur kode etik, pengadilan dan peningkatan disiplin peserta didik.
Dalam versi lain, manajemen peserta didik meliputi:
a. perencanaan daya tampung
b. perencanaan penerimaan peserta didik baru
c. penerimaan peserta didik baru
d. pengelompokan peserta didik berdasarkan pola tertentu
e. pembinaan disiplin berguru peserta didik
f. pencatatan kehadiran peserta didik
g. pengaturan perpindahan peserta didik
h. pengaturan kelulusan peserta didik
i. pemantauan peserta didik
j. evaluasi peserta didik
3. Manajemen Kepegawaian
Dalam forum apapun keberadaan pegawai menempati kedudukan yang paling vital. Memang diakui bahwa biaya itu penting, demikian pula sarana, prasarana dan teknologi. Namun ketersediaan sumber daya itu menjadi sia-sia apabila ditangani oleh pegawai yang tidak kompeten dan kurang komitmen. Upaya-upaya untuk merencanakan kebutuhan pegawai (SDM), mengadakan, menyeleksi, menempatkan dan memberi penugasan secara sempurna telah menjadi perhatian penting pada setiap organisasi yang kompetitif. Demikian pula kebijakan kompensasi (penggajian dan kesejahteraan) dan evaluasi kinerja yang dilakukan dengan adil dan sempurna sanggup melahirkan motivasi berprestasi pada para pegawai. Fungsi-fungsi manajemen kepegawaian ibarat itu masih belum cukup, apabila tidak disertai dengan kebijakan pengembangan dan pemberdayaan pegawai yang dilakukan secara sistematik.
Dalam arti yang tradisional, konsep pengelolaan pegawai terbatas pada urusan-urusan manajemen operatif, ibarat mengelola data pegawai (record keeping), evaluasi kinerja yang bersifat mekanistik (mechanical job evaluation), kenaikan pangkat dan honor secara otomatis (automatic merit increase). Perhatian terhadap SDM pada masa sekarang meliputi aspek-aspek yang berkaitan dengan keamanan dan kenyamanan pegawai (fisik, emosional dan sosial), yang akan besar lengan berkuasa secara signifikan terhadap cara-cara mereka bekerja, dan dengan sendirinya besar lengan berkuasa terhadap produktivitas mereka. Manajemen Sumber Saya Manusia (MSDM) ialah segala kegiatan yang berkaitan dengan ratifikasi pada pentingnya tenaga kerja pada organisasi sebagai sumber daya insan yang vital, yang memperlihatkan sumbangan terhadap tujuan organisasi, dan memanfaatkan fungsi dan kegiatan yang menjamin bahwa sumber daya insan dimanfaatkan secara efektif dan adil demi kemaslahatan individu, organisasi, dan masyarakat.
Pegawai pada masa sekarang memfasilitasi aktualisasi dan pengembangan kompetensi para pegawai melalui program-program pengembangan dan pemberdayaan yang dilakukan secara sistematik. Pengembangan dan pemberdayaan pegawai merupakan kepingan dari MSDM yang mempunyai fungsi untuk memperbaiki kompetensi, adaptabilitas dan komitmen para pegawai. Dengan cara demikian organisasi mempunyai kekuatan bukan saja sekedar bertahan (survival), melainkan tumbuh (growth), produktif (productive), dan kompetitif (competitive). Dan dalam proses demikian, dukungan pegawai yang kuat melahirkan organisasi yang mempunyai adaptabilitas dan kapasitas memperbaharui dirinya (adaptability and self-renewal capacity).
Ada lima aspek kajian manajemen kepegawaian, yaitu (1) perencanaan kebutuhan, (2) rekrutmen dan seleksi, (3) pembinaan dan pengembangan, (4) mutasi dan promosi, dan (5) kesejahteraan. Namun demikian, dipertimbangkan akan lebih bermanfaat apabila para peserta diklat mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai manajemen sumber daya insan (MSDM). Manajemen SDM merupakan proses sistematik yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan kebutuhan organisasi, memperlakukan pegawai secara adil dan bermartabat, serta membuat kondisi yang memungkinkan pegawai memperlihatkan sumbangan optimal terhadap organisasi. Manajemen SDM meliputi kegiatan sebagai berikut. (1) Perencanaan SDM, (2) analisis pekerjaan, (3) pengadaan pegawai, (4) seleksi pegawai, (5) orientasi, penempatan dan penugasan, (6) konpensasi, (7) evaluasi kinerja, (8) pengembangan karir, (9) training dan pengembangan pegawai, (10) penciptaan mutu kehidupan kerja, (11) negosiasi kepegawaian, (12) riset pegawai, dan (13) pensiun dan pemberhentian pegawai.
4. Manajemen Sarana dan Prasarana
Keberhasilan jadwal pendidikan melalui proses berguru mengajar sangat dipengaruhi oleh banyak faktor, salah satu di antaranya ialah tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai disertai pemanfaatan dan pengelolaan secara optimal. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang kegiatan berguru mengajar di sekolah, untuk itu perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya, biar tujuan yang diharapkan sanggup tercapai. Dewasa ini masih sering ditemukan banyak sarana dan prasarana pendidikan yang dimiliki oleh sekolah yang diterima sebagai bantuan, baik dari pemerintah maupun masyarakat yang tidak optimal penggunaannya dan bahkan tidak sanggup lagi dipakai sesuai dengan fungsinya. Hal itu disebabkan antara lain oleh kurangnya kepedulian terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki serta tidak adanya pengelolaan yang memadai.
Seiring dengan perubahan pola pemerintahan sehabis diberlakukannya otonomi daerah, maka pola pendekatan manajemen sekolah dikala ini berbeda pula dengan sebelumnya, yakni lebih bernuansa otonomi. Untuk mengoptimalkan penyediaan, pendayagunaan, perawatan dan pengendalian sarana dan prasarana pendidikan pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, diharapkan pembiasaan manajemen sarana dan prasarana. Sekolah dituntut mempunyai kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah berdasarkan kebutuhan dan kemampuan sendiri serta berdasarkan pada aspirasi dan partisipasi warga sekolah dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundangan-undangan pendidikan nasional yang berlaku. Hal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan mutu pendidikan pada semua jenis dan jenjang pendidikan, khususnya pada pendidikan dasar dan menengah. Untuk mewujudkan dan mengatur hal tersebut, maka pemerintah melalui Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005 tetang Standar Nasional Pendidikan yang menyangkut standar sarana dan prasarana pendidikan secara nasional pada Bab VII Pasal 42 dengan tegas disebutkan bahwa; (1) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai sarana yang meliputi perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber berguru lainnya, materi habis pakai, serta perlengkapan lain yang diharapkan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. (2) Setiap satuan pendidikan wajib mempunyai prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolah raga, tempat beribadah, tempat bermain, tempat bekreasi, dan ruang/tempat lain yang diharapkan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
a. Rincian manajemen sarana prasarana di sekolah dasar meliputi berikut ini.
1) Analisis kebutuhan sarana dan prasarana sekolah
2) Perencanaan dan pengadaan sarana dan prasarana sekolah
3) Pendistribusian sarana dan prasarana sekolah
4) Penataan sarana dan prasarana sekolah
5) Pemanfaat sarana dan prasarana sekolah secara efektif dan efisien
6) Pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
7) Inventarisasi sarana dan prasarana sekolah
8) Penghapusan sarana dan prasarana sekolah
9) Pemantauan kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
10) Penilaian kinerja penggunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sekolah
b. Manajemen sarana prasarana sanggup juga difokuskan pada:
1) merencanakan kebutuhan kemudahan (bangunan, peralatan, perabot, lahan, infrastruktur) sekolah sesuai dengan planning pengembangan sekolah;
2) mengelola pengadaan kemudahan sesuai dengan peraturan yang berlaku;
3) mengelola pemeliharaan fasilitas, baik perawatan preventif maupun perawatan terhadap kerusakan kemudahan sekolah;
4) mengelola kegiatan inventaris sarana dan prasarana sekolah sesuai dengan sistem pembukuan yang berlaku.
Perencanaan merupakan suatu proses kegiatan menggambarkan sebelumnya hal-hal yang akan dikerjakan kemudian dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini perencanaan yang dimaksud ialah merinci rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan sesuai dengan kebutuhan. Dengan demikian perencanaan sarana dan prasarana persekolahan sanggup didefinisikan sebagai keseluruhan proses asumsi secara matang rancangan pembelian, pengadaan, rehabilitasi, distribusi atau pembuatan peralatan dan perlengkapan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.
Pada dasarnya tujuan diadakannya perencanaan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan adalah: (1) Untuk menghindari terjadinya kesalahan dan kegagalan yang tidak diinginkan, (2) Untuk meningkatkan efektifitas dan efesiensi dalam pelaksanaannya. Salah planning dan penentuan kebutuhan merupakan kekeliruan dalam memutuskan kebutuhan sarana dan prasarana yang kurang/tidak memandang kebutuhan ke depan, dan kurang cermat dalam menganalisis kebutuhan sesuai dengan dana yang tersedia dan tingkat kepentingan.
Pengadaan adalah kegiatan yang dilakukan untuk menyediakan semua jenis sarana dan prasarana pendidikan persekolahan yang sesuai dengan kebutuhan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks persekolahan, pengadaan merupakan segala kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang atau jasa berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran biar berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Pengadaan sarana dan prasarana merupakan fungsi operasional pertama dalam manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan. Fungsi ini pada hakikatnya merupakan serangkaian kegiatan untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan persekolahan sesuai dengan kebutuhan, baik berkaitan dengan jenis dan spesifikasi, jumlah, waktu maupun tempat, dengan harga dan sumber yang sanggup dipertanggungjawabkan.
Pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ialah kegiatan untuk melaksanakan pengurusan dan pengaturan biar semua sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik dan siap untuk dipakai secara berdayaguna dan berhasil guna dalam mencapai tujuan pendidikan. Pemeliharaan merupakan kegiatan penjagaan atau pencegahan dari kerusakan suatu barang, sehingga barang tersebut kondisinya baik dan siap digunakan. Pemeliharaan meliputi segala daya upaya yang terus menerus untuk mengusahakan biar peralatan tersebut tetap dalam keadaan baik. Pemeliharaan dimulai dari pemakaian barang, yaitu dengan cara hati-hati dalam menggunakannya. Pemeliharaan yang bersifat khusus harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian sesuai dengan jenis barang yang dimaksud. Tujuan pemeliharaan adalah: (1) untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Hal ini sangat penting terutama kalau dilihat dari aspek biaya, lantaran untuk membeli suatu peralatan akan jauh lebih mahal kalau dibandingkan dengan merawat kepingan dari peralatan tersebut; (2) untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal; (3) untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diharapkan melalui pencekkan secara rutin dan teratur; dan (4) untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang memakai alat tersebut.
Manfaat pemeliharaan adalah:
1) kalau peralatan terpelihara baik, umurnya akan infinit yang berarti tidak perlu mengadakan penggantian dalam waktu yang singkat.
2) pemeliharaan yang baik mengakibatkan jarang terjadi kerusakan yang berarti biaya perbaikan sanggup ditekan seminim mungkin.
3) dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka akan lebih terkontrol sehingga menghindar kehilangan.
4) dengan adanya pemeliharaan yang baik, maka yummy dilihat dan dipandang.
5) pemeliharaan yang baik memperlihatkan hasil pekerjaan yang baik.
Inventarisasi berasal dari kata “inventaris” ( dalam bahasa Latin: inventarium) yang berarti daftar barang-barang, materi dan sebagainya. Inventarisasi sarana dan prasarana pendidikan ialah pencatatan atau registrasi barang-barang milik sekolah ke dalam suatu daftar inventaris barang secara tertib dan teratur berdasarkan ketentuan dan tata cara yang berlaku. Barang inventaris sekolah ialah semua barang milik negara (yang dikuasai sekolah) baik yang diadakan/dibeli melalui dana dari pemerintah, DPP maupun diperoleh sebagai pertukaran, hadiah atau hibah serta hasil perjuangan pembuatan sendiri di sekolah guna menunjang kelancaran proses berguru mengajar.
Tiap sekolah wajib menyelenggarakan inventarisasi barang milik negara yang dikuasai/diurus oleh sekolah masing-masing secara teratur, tertib dan lengkap. Kepala sekolah melaksanakan dan bertanggung jawab atas terlaksananya inventarisasi fisik dan pengisian daftar inventaris barang milik negara yang ada di sekolahnya.
Secara umum, inventarisasi dilakukan dalam rangka perjuangan penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut.
1) Untuk menjaga dan membuat tertib manajemen sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah.
2) Untuk menghemat keuangan sekolah baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan pembatalan sarana dan prasarana sekolah.
3) Sebagai materi atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam bentuk materil yang sanggup dinilai dengan uang.
4) Untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang dimiliki oleh suatu sekolah.
Daftar inventarisasi barang yang disusun dalam suatu organisasi yang lengkap, teratur dan berkelanjutan sanggup memperlihatkan manfaat, yakni sebagai berikut.
1) Menyediakan data dan informasi dalam rangka memilih kebutuhan dan menyusun planning kebutuhan barang.
2) Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam pengarahan pengadaan barang.
3) Memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan/pedoman dalam penyaluran barang.
4) Memberikan data dan informasi dalam memilih keadaan barang ( tua, rusak, lebih) sebagai dasar untuk memutuskan penghapusannya.
5) Memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang.
Sedangkan pembatalan sarana dan prasarana merupakan kegiatan pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang sanggup dipertanggungjawabkan. Secara lebih operasional pembatalan sarana dan prasarana ialah proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan/menghilangkan sarana dan prasarana dari daftar inventaris, lantaran sarana dan prasarana tersebut sudah dianggap tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan, terutama untuk kepentingan pelaksanaan pembelajaran di sekolah. Penghapusan sarana dan prasarana dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penghapusan sebagai salah satu fungsi manajemen sarana dan prasarana pendidikan persekolahan harus mempertimbangkan alasan-alasan normatif tertentu dalam pelaksanaannya. Oleh lantaran muara banyak sekali pertimbangan tersebut tidak lain ialah demi efektivitas dan efisiensi kegiatan persekolahan.
Penghapusan sarana dan prasarana pada dasarnya bertujuan untuk:
1) mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian/pemborosan biaya pemeliharaan sarana dan prasarana yang kondisinya semakin buruk, berlebihan atau rusak dan sudah tidak sanggup dipakai lagi.
2) meringankan beban kerja pelaksanaan inventaris.
3) membebaskan ruangan dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi.
4) membebaskan barang dari tanggung jawab pengurusan kerja.
Ada beberapa alasan yang harus diperhatikan untuk sanggup menyingkirkan atau menghapus sarana dan prasarana. Beberapa alasan tersebut yang sanggup dipertimbangkan untuk menghapus sesuatu sarana dan prasarana harus memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat di bawah ini.
1) Dalam keadaan sudah bau tanah atau rusak berat sehingga tidak sanggup diperbaiki atau dipergunakan lagi.
2) Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan.
3) Secara teknis dan hemat kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan.
4) Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini.
5) Penyusutan di luar kekuasaan pengurus barang (misalnya barang kimia).
6) Barang yang berlebih kalau disimpan lebih usang akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi.
7) Dicuri, terbakar, musnah sebagai jawaban peristiwa alam.
5. Manajemen Keuangan
Manajemen keuangan merupakan salah satu formasi substansi manajemen pendidikan. Manajemen keuangan ialah salah satu bidang garapan manajemen pendidikan yang secara khusus menangani tugas-tugas yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan yang dimiliki dan dipakai di sekolah dasar.
a. Pengertian manajemen keuangan
Menurut para pakar manajemen pendidikan, manajemen keuangan pendidikan sanggup diartikan sebagai keseluruhan proses pemerolehan dan pendayagunaan uang secara tertib, efektif, efisien, dan sanggup dipertanggungjawabkan dalam rangka memperlancar pencapaian tujuan pendidikan. Berdasarkan pengertian yang sangat sederhana tersebut ada dua hal yang perlu digarisbawahi berkaitan dengan manajemen keuangan di sekolah dasar. 1) Manajemen keuangan itu merupakan keseluruhan proses upaya memperoleh dan mendayagunakan semua dana. Dengan demikian, paling tidak ada dua kegiatan besar dalam manajemen keuangan di sekolah dasar. Pertama, mencari sebanyak mungkin sumber-sumber keuangan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mendapalembaga pendidikanan dana dari sumber-sumber keuangan tersebut. Kedua, memakai semua dana yang tersedia atau diperoleh semata-mata untuk kepentingan penyelenggaraan pendidikan di sekolah dasar. 2) Penggunaan semua dana sekolah dasar harus efektif, dan efisien. Selain itu penggunaan semua dana sekolah dasar harus tertib, dan gampang dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang terkait.
b. Tujuan manajemen keuangan di sekolah dasar ialah untuk mengatur sedemikian rupa sehingga semua upaya pemerolehan dana dari banyak sekali sumber sanggup dilakukan dengan sebaik-baiknya. Apabila dilakukan dengan sebaik-baiknya, maka semua upaya pemerolehan dana sanggup berhasil. Sumber dana yang dimaksud di sini antara lain berasal dari Pemerintah (Departemen Pendidikan Nasional, atau Kantor Dinas Pendidikan Nasional propinsi, kabupaten, kota), yayasan, atau pihak-pihak lainnya. Selain itu, tujuan pelaksanaan manajemen keuangan di sekolah dasar ialah untuk mengatur semua pemanfaatan dana yang tersedia atau diperoleh dari semua sumber. Dengan pengaturan yang sebaik-baiknya diharapkan semua dana yang ada dan tersedia sanggup dimanfaatkan forum pendidikanan secara efektif, efisien, tertib, dan sanggup dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
c. Prinsip dasar manajemen keuangan
Ada beberapa prinsip yang perlu dipegang teguh dalam manajemen keuangan di sekolah dasar, yaitu sebagai berikut.
1) Sumber dana pendidikan di sekolah dasar tidak sedikit, tidak hanya dari Pemerintah atau yayasan yang menaunginya. sekolah dasar bisa secara kreatif mencari sumber-sumber dana pendidikan dalam rangka eksistensinya sebagai sekolah dasar prasekolah. Namun dalam upaya memperoleh dana pendidikan dari banyak sekali sumber dana, hendaknya dana yang tidak mengikat forum atau sekolah dasar.
2) Dana pendidikan yang tersedia atau ada harus dimanfaat sekolah dasar secara efektif dan efisien. Efektif berarti semua dana yang ada dipakai semata-mata untuk pendidikan sekolah dasar. Sedangkan efisien berarti dana yang tersedia, berapapun banyaknya, harus didayagunakan sehemat mungkin. Agar memenuhi prinsip tersebut, maka dianjurkan biar setiap pendayagunaan dana selalu didahului dengan kegiatan perencanaan anggaran.
3) Semua manajemen keuangan di sekolah dasar hendaknya didasarkan pada peraturan perundang-undangan keuangan yang berlaku, sehingga sanggup dipertanggungjawabkan.
4) Pelaksanaan manajemen keuangan di sekolah dasar merupakan tanggung jawab kepala sekolah dasar. Namun pelaksanaannya sanggup melibatkan sekolah dasar guru-gurunya. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sekolah dasar (RAPBT) misalnya, merupakan tanggung jawab kepala sekolah dasar. Namun kepala sekolah dasar sanggup mengajar guru-guru dan pesuruhnya dalam rapat penyusunan anggaran untuk menyusun anggaran pendapatan dan sekolah dasarnya itu.
Sebagaimana telah ditegaskan bahwa beberapa kegiatan manajemen keuangan di sekolah dasar, yaitu:
a. penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (RAPBS)
b. pengadaan dan pengalokasian anggaran berdasarkan RAPBS
c. pelaksanaan anggaran sekolah
d. pembukuan keuangan sekolah
e. pertanggungjawaban keuangan sekolah
f. pemantauan keuangan sekolah
g. evaluasi kinerja manajemen keuangan sekolah
6. Manajemen Hubungan Sekolah dan Masyarakat
Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga dan atau masyarakat. Karena itu pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan bahwa orang bau tanah murid dan masyarakat mempumyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memperlihatkan dukungan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Partisipasi yang tinggi dari orang bau tanah murid dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauh mana masyarakat sanggup diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah ialah indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik (Kumars, 1989). Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini nampaknya memperlihatkan dampak yang besar bagi kemajuan sekolah, kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah yang pada akibatnya akan besar lengan berkuasa terhadap kemajuan dan prestasi berguru belum dewasa di sekolah. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Husen (1988) dalam penelitiannya bahwa siswa sanggup berguru banyak lantaran dirangsang oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan akan berhasil dengan baik berkat perjuangan orang bau tanah mereka dalam memperlihatkan dukungan.
Penelitian lain yang memperkuat apa yang dikemukakan di atas dinyatakan oleh Levine & Hagigust, 1988) yang menyatakan bahwa lingkungan keluarga, cara perlakuan orang bau tanah murid terhadap anaknya sebagai salah satu cara/bentuk partisipasi mereka dalam pendidikan sanggup meningkatkan intelektual anak. Partisipasi orang bau tanah ini sangat tergantung pada ciri dan kreativitas sekolah dalam memakai pendekatan kepada mereka. Artinya masyarakat akan berpartisipasi secara optimal terhadap penyelenggaraan pendidikan di sekolah sangat tergantung pada apa dan bagaimana sekolah melaksanakan pendekatan dalam rangka memberdayakan mereka sebagai kawan penyelenggaraan sekolah yang berkualitas. Hal ini ditegaskan oleh Brownell bahwa pengetahuan masyarakat wacana jadwal merupakan awal dari munculnya perhatian dan dukungan. Oleh alasannya ialah itu orang tua/masyarakat yang tidak mendapat klarifikasi dan informasi dari sekolah wacana apa dan bagaimana mereka sanggup membantu sekolah (lebih-lebih di tempat perdesaan) akan cenderung tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, bagaimana mereka harus melaksanakan untuk membantu sekolah. Hal tersebut sebagai jawaban ketidak pengertian mereka.
Di negara-negara maju, sekolah memang dikreasikan oleh masyarakat, sehingga mutu sekolah menjadi pusat perhatian mereka dan selalu mereka upayakan untuk dipertahankan. Hal ini sanggup terjadi lantaran mereka sudah meyakini bahwa sekolah merupakan cara terbaik dan meyakinkan untuk membina perkembangan dan pertumbuhan belum dewasa mereka. Mengingat keyakinan yang tinggi akan kemampuan sekolah dalam pembentukan belum dewasa mereka dalam membangun masa depan yang baik tersebut membuat mereka berpartisipasi secara aktif dan optimal mulai dalam perencanaan, pelaksanaan maupun pengawasan terhadap pengelolaan dan penyelenggaraan sekolah. Nampak mereka selain merasa sebagai pemilik sekolah juga sebagai penanggung jawab atas keberhasilan sekolah. Kondisi ini sanggup terjadi lantaran kesadaran yang tinggi dari masyarakat yang bersangkutan.
Pentingnya keterlibatan orang tua/masyarakat akan keberhasilan pendidikan ini telah dibuktikan kebenarannya oleh Richard Wolf dalam penelitiannya yang menyimpulkan bahwa terdapat relasi yang sangat signifikan (0.80) antara lingkungan keluarga dengan prestasi belajar. Penelitian lain di Indonesia juga telah mengambarkan hal yang sama.
Partisipasi yang tinggi tersebut nampaknya belum terjadi di negara berkembang (termasuk Indonesia). Hoyneman dan Loxley menyatakan bahwa di negara berkembang sebagian besar keluarga belum sanggup diharapkan untuk lebih banyak membantu dan mengarahkan berguru murid, sehingga murid di negara berkembang sedikit waktu yang dipakai dalam belajar. Hal ini disebabkan banyak masyarakat/orang bau tanah murid belum paham makna fundamental dari kiprah mereka terhadap pendidikan anak. Bahkan Made Pidarta menyatakan di tempat perdesaan yang tingkat status sosial ekonomi yang rendah, mereka hampir tidak menghiraukan forum pendidikan dan mereka menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya kepada sekolah.
Keberhasilan pendidikan tidak hanya ditentukan oleh proses pendidikan di sekolah dan tersedianya sarana dan prasarana saja, tetapi juga ditentukan oleh lingkungan keluarga dan atau masyarakat. Karena itu pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara pemerintah (sekolah), keluarga dan masyarakat. Ini berarti mengisyaratkan bahwa orang bau tanah murid dan masyarakat mempumyai tanggung jawab untuk berpartisipasi, turut memikirkan dan memperlihatkan bantuan dalam penyelenggaraan pendidikan di sekolah.
Partisipasi yang tinggi dari orang bau tanah murid dalam pendidikan di sekolah merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya sejauhmana masyarakat sanggup diberdayakan dalam proses pendidikan di sekolah ialah indikator terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan. Pemberdayaan masyarakat dalam pendidikan ini merupakan sesuatu yang esensial bagi penyelenggaraan sekolah yang baik (Kumars, 1989). Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah ini nampaknya memperlihatkan dampak yang besar bagi kemajuan sekolah, kualitas pelayanan pembelajaran di sekolah yang pada akibatnya akan besar lengan berkuasa terhadap kemajuan dan prestasi berguru belum dewasa di sekolah. Hal ini secara tegas dinyatakan oleh Husen (1988) dalam penelitiannya bahwa siswa sanggup berguru banyak lantaran dirangsang oleh pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru dan akan berhasil dengan baik berkat perjuangan orang bau tanah mereka dalam memperlihatkan dukungan.
Partisipasi yang tinggi tersebut nampaknya belum terjadi di negara berkembang (termasuk Indonesia). Hoyneman dan Loxley menyatakan bahwa di negara berkembang sebagian besar keluarga belum sanggup diharapkan untuk lebih banyak membantu dan mengarahkan berguru murid, sehingga murid di negara berkembang sedikit waktu yang dipakai dalam belajar. Hal ini disebabkan banyak masyarakat/orang bau tanah murid belum paham makna fundamental dari kiprah mereka terhadap pendidikan anak. Bahkan Made Pidarta menyatakan di tempat perdesaan yang tingkat status sosial ekonomi yang rendah, mereka hampir tidak menghiraukan forum pendidikan dan mereka menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anaknya kepada sekolah.
Definisi relasi sekolah dengan masyarakat yang lengkap diungkapkan oleh Bernays ibarat dikutip oleh Suriansyah (2000), yang menyatakan bahwa relasi sekolah dengan masyarakat adalah:
a. information given to the public (memberikan informasi secara terang dan lengkap kepada masyarakat)
b. persuasion directed at the public, to modify attitude and action (melakukan persuasi kepada masyarakat dalam rangka merubah perilaku dan tindakan yang perlu mereka lakukan terhadap sekolah)
c. effort to integrated attitudes and action of institution with its public and of public with the institution (suatu upaya untuk menyatukan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh sekolah dengan perilaku dan tindakan yang dilakukan oleh masyarakat secara timbal balik, yaitu dari sekolah ke masyarakat dan dari masyarakat ke sekolah.
Secara lebih lengkap Elsbree dan Mc Nally ibarat dikutip oleh Suriansyah (2001) menyatakan bahwa kegiatan relasi sekolah dengan masyarakat bertujuan untuk:
a. to improve the quality of children’s learning and growing.
b. to rise community goals and improve the quality of community living
c. to develop understanding, enthusiasm and support for community jadwal of public educations
Sedangkan kegiatan-kegiatan manajemen relasi sekolah dan masyarakat ialah sebagai berikut.
a. Analisis kebutuhan keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan sekolah
b. Penyusunan jadwal relasi sekolah dengan masyarakat
c. Pembagian kiprah melaksanakan jadwal relasi sekolah dengan masya-rakat
d. Menciptakan relasi sekolah dengan orang bau tanah siswa
e. Mendorong orang bau tanah menyediakan lingkungan berguru yang efektif
f. Mengadakan komunikasi dengan tokoh masyarakat
g. Mengadakan kerjasama dengan instansi pemerintah dan swasta
h. Mengadakan kerjasama dengan organisasi sosial keagamaan
i. Pemantauan relasi sekolah dengan masyarakat
j. Penilaian kinerja relasi sekolah dengan masyarakat
Belum ada Komentar untuk "✔ Acara Administrasi Di Sekolah Dasar"
Posting Komentar