✔ Donwload Panduan Pertolongan Sarana Pembelajaran Berbasis Tik Sekolah Dasar Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2017.

Pada kesempatan kali ini kami membagikan panduan tantang tunjangan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2017.

Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang sangat pesat memperlihatkan dampak kasatmata bagi pengembangan pembelajaran di sekolah. Penggunaan TIK dalam aktivitas pembelajaran telah menjadi suatu kebutuhan bagi penerima didik baik dikala ini maupun masa yang akan datang.

Karena penggunaan TIK dalam pembelajaran baik oleh guru maupun penerima didik merupakan salah satu media untuk menunjang efektivitas dan efisiensi peningkatan mutu pendidikan.

Sejalan dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, mulai tahun 2013 pemerintah secara sedikit demi sedikit memberlakukan Kurikulum tahun 2013 bagi SD (SD), dengan merealisasikan pembelajaran yang berorientasi pada bagaimana penerima didik bisa berkreasi memecahkan masalah.

Oleh alasannya itu, paradigma pendidikan yang mengedepankan peningkatan daya nalar, kreativitas, serta berpikir kritis harus diaplikasikan dalam setiap aktivitas pembelajaran.

Dalam rangka mewujudkan peningkatan mutu pembelajaran tersebut, diharapkan sarana pendukung yang memadai, diantaranya berupa sarana pembelajaran berbasis TIK. Bantuan sarana pendidikan berbasis TIK mulai diberikan pada tahun 2011, sasaran tunjangan TIK sebanyak 10.000 SD. Kemudian pada tahun 2012 sebanyak 342 SD, tahun 2013 sebanyak 500 SD, tahun 2014 sebanyak 3.220 SD, tahun 2015 sebanyak 2.285 SD dan tahun 2016 sebanyak 3.360 SD Reguler dan 256 SD Rujukan. Sehingga jumlah SD yang telah mendapat tunjangan sarana pembelajaran berbasis TIK sebanyak 19.963 SD. 

Berdasarkan Dapodik pada awal tahun 2016, dari 148.368 sekolah dasar yang ada di Indonesia, terdapat 74.395 sekolah dasar yang belum mempunyai alat pembelajaran berbasis TIK. Pada tahun 2016 Pemerintah Pusat telah memperlihatkan tunjangan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD kepada 3.360 SD reguler dan 256 SD Rujukan, sehingga hingga dengan simpulan tahun 2016 masih terdapat sekitar 70.779 SD yang belum mempunyai sarana pembelajaran berbasis TIK. Pada tahun anggaran 2017, salah satu aktivitas Direktorat Pembinaan SD yaitu Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK bagi SD. Bantuan tersebut sebagai upaya strategis untuk merealisasikan paradigma pendidikan sehingga mutu pendidikan di sekolah dasar sanggup meningkat.

PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK SEKOLAH DASAR NEGERI/SWASTA TAHUN ANGGARAN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KUASA PENGGUNA ANGGARAN DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR, 

Menimbang : bahwa untuk melakukan ketentuan Pasal 20 Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 630/D/BP/2016 wacana Petunjuk Teknis Bantuan Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah, perlu memutuskan Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Pembinaan SD wacana Petunjuk Pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2017. 

Mengingat : 

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 wacana Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 wacana Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 wacana Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 wacana Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015; 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 wacana Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 wacana Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 wacana Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 wacana Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2013 wacana Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 wacana Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;

9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 wacana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 wacana Perubahan keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 wacana Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 wacana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2015 – 2019; 

11. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 wacana Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 

12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 105 Tahun 2013 wacana Pejabat Perbendaharaan di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1481); 

13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 wacana Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 593); 

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 wacana Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 173/PMK.05/2016 wacana Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 wacana Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; 

15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 tahun 2016 wacana Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan Dan Kebudayaan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2017 wacana Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2016; 

MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATUAN KERJA DIREKTORAT PEMBINAAN SEKOLAH DASAR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN BANTUAN SARANA PEMBELAJARAN BERBASIS TIK SD NEGERI/SWASTA TAHUN ANGGARAN 2017 Pasal 1 Pelaksanaan Bantuan Sarana Pembelajaran Berbasis TIK SD Negeri/Swasta Tahun Anggaran 2017 dilakukan sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bab tidak terpisahkan dari Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran Satuan Kerja Direktorat Pembinaan SD ini. Pasal 2 Peraturan Kuasa Pengguna Anggaran ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Rekan-rekan semua bisa donwload panduannya pada link dibawah ini :

DONWLOAD

Bagikan Artikel ini